Rancangan Induk Pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUUXVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, Dewan Pengawas KPK menyusun Rancangan Induk Pengawasan yang direpresentasikan oleh gambar berikut.

 

Area Penyempurnaan Pengawasan

Diterjemahkan dari tujuan akhir pengawasan yang dilakukan, Dewan Pengawas memproyeksikan penyempurnaan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan pengawasan yaitu peningkatan performa Komisi Pemberantasan Korupsi pada area akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas pada tataran ideal (kondisi yang diharapkan) yang direpresentasikan oleh gambar berikut.

    1. Pada area Akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya:
      1. Kepastian Hukum, yaitu pemberantasan korupsi yang berkepastian hukum;
      2. Kepatuhan terhadap Hukum, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang; dan
      3. Akuntabiltas Kinerja, yaitu pengelolaan kinerja yang akuntabel.
    2. Pada area Profesionalitas, kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya:
      1. Kepatuhan terhadap Prosedur, yaitu kepatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
      2. Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, yaitu manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi pada seluruh siklusnya;
      3. Sistem TI Terintegrasi, yaitu pengembangan dan pengelolaan perangkat kerja berbasis sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan terdepan; dan
      4. Pelayanan Prima, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan budaya melayani.
    3. Pada area Integritas, kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya:
      1. Penghindaran Konflik Kepentingan, yaitu penghindaran konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
      2. Imparsialitas, yaitu penegakan hukum dan etik yang menjunjung tinggi imparsialitas;
      3. Antikecurangan, yaitu intoleransi kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan tugas.

Fokus Area Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam periode tahun 2020-2023 meliputi seluruh tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, agar pengawasan dapat dilakukan lebih mendalam atas suatu bidang tertentu dan evaluasi serta rekomendasinya dapat lebih berdampak, Dewan Pengawas merancang Fokus Area Pengawasan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Fokus Area Pengawasan Dewan Pengawas ditunjukkan oleh gambar berikut.

  1. 2020
    1. Peningkatan Akuntabilitas Aksi Penindakan
    2. Manajemen Kinerja
    3. Sinergi Internal
  2. 2021
    1. Peningkatan Akuntabilitas Aksi Penindakan
    2. Dampak program Koorindasi dan Supervisi
    3. Akuntabilitas Program Pencegahan
  3. 2022
    1. Peningkatan Akuntabilitas Aksi Penindakan
    2. Efektivitas Edukasi Antikorupsi
    3. Adaptabilitas terhadap Teknologi Informasi
  4. 2023
    1. Terwujudnya Aksi Penindakan yang Akuntabel
    2. Dampak Program Pencegahan
    3. Terwujudnya Program Pencegahan yang Efektif
  5. 2024
    1. Capaian Peningkatan Akuntabilitas, Profesionalitas dan Integritas KPK