Bandung, 5 November 2025 – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam kegiatan koordinasi dan supervisi di wilayah Jawa Barat yang dilaksanakan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Agenda ini merupakan bagian dari pengawasan Dewan Pengawas KPK untuk memastikan sinergi antara KPK dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas KPK, Gusrizal, bersama dengan anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Sumpeno dan Benny Jozua Mamoto. Dari pihak Kepolisian, menyambut secara langsung Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan beserta perwakilan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kehadiran para pejabat ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi antar lembaga agar penanganan perkara korupsi di Jawa Barat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Pemantauan dilakukan guna menjamin bahwa proses koordinasi dan supervisi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Perpres 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dilaksanakan secara akuntabel, profesional, dan berintegritas.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pengawas KPK menekankan pentingnya sinergi dan transparansi antara KPK dan Kepolisian Daerah dalam penanganan perkara korupsi. Diskusi juga membahas berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan serta langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi sebagai rekomendasi saran perbaikan pada KPK dalam pelaksanaan tugas. Dewan Pengawas menegaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi.
Di pihak lain, Kapolda Jawa Barat dalam paparannya menyampaikan mengenai sejumlah perkara yang sedang ditangani dan telah dikoordinasikan dengan KPK. Dalam tahap koordinasi ini, disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat bahwa KPK banyak memberikan berbagai dukungan. Proses koordinasi diharapkan dapat memperkuat kualitas penanganan perkara dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum daerah dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
