Dalam rangka menjaga komitmen moral di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas (Dewas) secara berkesinambungan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pembelajaran Kode Etik serta Kode Perilaku bagi seluruh insan komisi. Upaya masif dan strategis ini bukan sekadar agenda yang bersifat seremonial atau administratif semata, melainkan sebuah pengejawantahan nyata dari komitmen kelembagaan untuk merawat integritas tanpa kompromi di tengah kedinamisan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga negara yang mengemban amanah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, KPK dituntut untuk senantiasa memiliki standar moralitas tinggi bahkan melampaui standar etika birokrasi pada umumnya, mengingat setiap tindakan, keputusan, dan perilaku dari setiap individu di dalamnya memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik (public trust). Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pembelajaran ini didesain sebagai langkah preventif, edukatif, dan persuasif yang diadopsi oleh Dewas guna menanamkan nilai-nilai dasar komisi secara mendalam ke dalam sanubari setiap pimpinan, pegawai, dan seluruh elemen pendukung di lingkungan KPK. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, Dewas memposisikan pemahaman kode etik bukan lagi sebagai suatu kewajiban formalistik yang kaku atau beban regulatif yang menekan, melainkan sebagai kompas moral, panduan perilaku sehari-hari, dan bagian integral dari budaya kerja (corporate culture) yang melekat erat pada setiap tindakan pemberantasan korupsi. Kehadiran kegiatan pembelajaran ini juga berfungsi sebagai ruang refleksi bersama bagi seluruh pegawai untuk menilai kembali sejauh mana tindakan dan perilaku profesional mereka telah sejalan dengan nilai-nilai dasar organisasi, serta bagaimana mereka dapat secara aktif berkontribusi dalam meminimalisasi potensi benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan-tindakan lain yang dapat mencederai muruah komisi. Melalui atmosfer pembelajaran yang interaktif dan berbasis pada studi kasus nyata, Dewas berupaya mengikis jarak komunikasi dan membangun pemahaman yang komprehensif, sehingga setiap insan komisi dapat mengidentifikasi secara dini setiap bentuk pelanggaran etis yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini sekaligus menegaskan kembali posisi strategis Dewas yang tidak hanya bertindak sebagai otoritas pemutus sanksi ketika terjadi pelanggaran, melainkan sebagai pengayom, pemandu, dan benteng pertahanan pertama yang senantiasa proaktif dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pencegahan demi memastikan bahwa setiap insan komisi selalu berjalan di atas nilai –nilai dasar.
Secara substansial, pelaksanaan Sosialisasi dan Pembelajaran Kode Etik dan Kode Perilaku ini berakar pada mandat legalistik formal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dipertegas melalui tafsir konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewas diberikan tugas dan wewenang yang sangat jelas dan strategis, yakni menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pada huruf c ditugaskan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewas tidak hanya memandang tugasnya sebatas pada dimensi penindakan atau pelaksanaan sidang etik terhadap para pelanggar, melainkan meluas pada dimensi pencegahan yang diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran kode etik yang komprehensif ini. Tujuan utama dari internalisasi regulasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi seluruh insan komisi, sehingga potensi terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, materi-materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini mencakup penguraian mendalam terhadap Peraturan Dewas yang mengatur tentang kode etik, yang memuat nilai-nilai dasar seperti Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme dan Kepemimpinan. Dewas juga memaparkan berbagai studi kasus nyata mengenai bentuk-bentuk pelanggaran etika yang pernah terjadi di masa lalu, baik yang berkategori ringan, sedang, hingga berat, dengan tujuan agar seluruh peserta sosialisasi dapat mengambil pelajaran berharga (lessons learned) dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Melalui pemaparan kasus, para insan komisi diajak untuk memahami alur penalaran hukum dan pertimbangan etis yang digunakan oleh Dewan Pengawas dalam menjatuhkan sanksi, sehingga memunculkan kesadaran kolektif bahwa sekecil apa pun penyimpangan etika yang dilakukan, pasti akan memiliki konsekuensi logis yang tegas. Selain itu, dalam sesi pembelajaran ini, Dewas menyediakan ruang dialog interaktif yang seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengonsultasikan berbagai dilema etis (ethical dilemmas) yang sering pegawai hadapi di lapangan, seperti bagaimana bersikap ketika menghadapi keluhan/complain dari pelapor atau masyarakat, bagaimana mengelola relasi profesional dengan mitra kerja tanpa melanggar batas etika, hingga bagaimana tata cara pelaporan yang aman melalui sistem penyingkapan pelanggaran (whistleblowing system) internal apabila mereka menemui adanya indikasi pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan sejawat atau atasan mereka. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini berfungsi ganda: sebagai sarana transfer pengetahuan hukum-etik sekaligus sebagai instrumen penguatan mentalitas. Sosialisasi dan Pembelajaran Kode Etik dan Kode Perilaku hingga bulan akhir Juni tahun 2026 ini telah diselenggarakan sebanyak 3 kali atau dibagi menjadi 3 batch dengan rincian sebagai berikut:
- Batch 1 diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2026, bertempat di Mini Theater 401 Gedung ACLC, diikuti oleh 53 oranag pegawai dengan Ibu Chisca Mirawati sebagai narasumber;
- Batch 2 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2026, bertempat di Mini Theater 401 Gedung ACLC, diikuti oleh 55 orang pegawai dengan Bapak Wisnu Baroto sebagai narasumber; dan
- Batch 3 diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2026, bertempat di Auditorium Randi Yusuf Gedung ACLC, diikuti oleh 72 orang pegawai dengan Bapak Sumpeno sebagai narasumber.
Sebagai penutup, Dewas menegaskan kembali bahwa keberhasilan penyelenggaraan Sosialisasi dan Pembelajaran Kode Etik dan Kode Perilaku ini pada akhirnya tidak diukur dari seberapa meriahnya penyelenggaraan acara, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai etika tersebut termanifestasi nyata dalam perilaku sehari-hari seluruh insan komisi. Pemahaman yang mendalam terhadap kode etik harus bertransformasi dari sekadar pengetahuan kognitif menjadi sebuah kesadaran spiritual dan moral yang membimbing setiap langkah, ucapan, dan keputusan yang diambil oleh setiap insan komisi. Dewas sangat meyakini bahwa dengan minimalisasi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, maka kepercayaan publik terhadap komisi akan semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi moral institusi dalam memimpin gerakan pemberantasan korupsi di tanah air. Melalui sinergi yang harmonis antara fungsi pengawasan yang melekat pada Dewas dan kesadaran etis yang tinggi dari seluruh pimpinan serta pegawai, sebuah lingkungan kerja yang bersih, transparan, berintegritas, dan akuntabel akan senantiasa terawat dengan baik. Dewas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya penegakan etik ini, karena pengawasan yang paling hakiki adalah pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif publik demi memastikan bahwa lembaga yang mereka percayai untuk memberantas korupsi ini diisi oleh insan komisi yang memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi.
