Jakarta, 5 November 2026 – Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahunan KPK yang dikoordinasikan oleh Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi (Pusrenstra).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tata kelola perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan strategis KPK secara efektif dan akuntabel.
Sebagai unit yang mengoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja KPK, Pusrenstra memiliki peran strategis dalam memastikan keterkaitan antara sasaran organisasi, rencana kerja tahunan, penganggaran, manajemen risiko, hingga pengelolaan kinerja pegawai. Keterpaduan berbagai aspek tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target organisasi secara berkelanjutan.
Kegiatan pemantauan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus 2026. Anggota Dewan Pengawas, Wisnu Baroto, memimpin pelaksanaan pemantauan yang turut diikuti oleh Anggota Dewan Pengawas Sumpeno dan Chisca Mirawati, serta didukung oleh Organ Pelaksana Dewan Pengawas. Pemantauan dilakukan melalui rapat, diskusi, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, pelaksanaan kinerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.
Dari hasil pemantauan, Dewan Pengawas memperoleh berbagai masukan terkait proses perencanaan dan pengelolaan kinerja di lingkungan KPK. Meskipun KPK telah memiliki sejumlah kebijakan dan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan perencanaan dan kinerja organisasi, Dewan Pengawas masih melihat perlunya penguatan pada beberapa aspek dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.
Seluruh hasil pemantauan tersebut telah dihimpun dan ditelaah lebih lanjut sebagai bahan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pimpinan KPK dan jajaran pada bulan Oktober 2026, dimana pemenuhan tindak lanjutnya akan terus dipantau oleh Dewan Pengawas. Melalui kegiatan ini, Dewan Pengawas berharap sinergi antara perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, kinerja organisasi, dan kinerja individu dapat semakin kuat sehingga mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis pemberantasan korupsi.
